Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, mengatakan selain pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Medan juga fokus menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam aktifitas sehari-hari guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Bagi Pemkot Medan, yang paling utama adalah menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjalankan Prokes, agar mata rantai penularan Covid-19 dapat diputuskan,” kata Bobby Nasution saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara virtual, Rabu (23/6/2021).
Upaya menumbuhsuburkan kesadaran masyarakat menerapkan Prokes, kata Bobby, di lakukan melalui sosialiasi. Selain itu, katanya, Pemkot Medan bekerjasama dengan unsur Forkopimda rutin melancarkan patroli Prokes dan pengawasan penerapan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. “Patroli ini di lakukan pagi, siang serta malam hari. Sasaran patroli ini bukan saja individu, tapi juga pelaku usaha,” katanya.
Bagi pelaku usaha yang melanggar Prokes, sebut Bobby, ada beberapa tingkatan sanksi yang diberikan, mulai dari peringatan sampai dengan penyegelan. “Mereka yang disegel, karena kedapatan tim gabungan melanggar Prokes sebanyak tiga kali,” sebut Bobby.
Pada diskusi dipandu, Noni Wibisono, itu, Bobby, mengungkapkan sebelum Lebaran, Pemkot Medan juga melakukan pembatasan akses keluar-masuk Kota Medan, guna mencegah masuknya orang dari luar Medan yang terpapar Covid-19.
“Setiap orang yang masuk ke Medan dites usap antigen. Bila positif, direkomendasikan untuk dirawat di rumah sakit atau Puskesmas terdekat,” katanya.
Pemkot Medan, tambah Bobby, juga telah melakukan isolasi terhadap dua lingkungan, karena tingginya jumlah warga yang terpapar Covid-19. “Dalam melakukan isolasi ini, selain memberikan makanan dan vitamin kepada warga yang terpapar, Pemkot Medan juga melakukan tracing,” ujarnya.
Untuk mencegah masuknya varian baru, sambung Bobby, Pemkot Medan melakukan pengawasan secara ketat di pintu-pintu masuk ke Kota Medan. “Siapapun yang masuk ke Medan melalui pelabuhan, akan dites usap antigen. Di lokasi juga di siapkan laboratorium PCR. Bila reaktif, akan kita tes PCR. Ini berlaku bagi semua orang, termasuk bagi mereka yang membawa surat keterangan telah menjalani tes PCR,” katanya.
Berkaitan dengan vaksinasi, Bobby, menyebutkan Pemkot Medan terus menggalakkan vaksinasi. “Waktu saya baru dilantik menjadi Wali Kota, vaksinasi di Medan menunjukkan angka 7 persen. Kini, setelah empat bulan menjabat, sudah 48 persen dari target masyarakat yang bisa divaksin,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Bobby, Pemkot Medan juga tengah melaksanakan vaksinasi massal di eks Bandara Polonia dan Lanud Soewondo. “Untuk vaksinasi secara drive thru di Lanud Soewondo telah berlangsung selama sebulan lebih, sedangkan vaksinasi on the spot-nya di eks Bandara Polonia sudah berlangsung dua minggu lebih. Satu hari 1.000 warga yang bisa kita vaksin di masing-masing lokasi itu,” terangnya.
Beberapa minggu lalu, terang Bobby, dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian BUMN. “Alhamdulillah, Kementerian BUMN hendak melakukan vaksinasi di Medan. Memang sepertinya bukan hanya untuk masyarakat Medan, namun juga dari sekitar kota ini. Targetnya 5.000 warga per hari,” ungkap Bobby.
Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, mengapresiasi Pemkot Medan yang gencar melakukan vaksinasi massal. “Medan ini cepat sekali progress vaksinasinya. Pak Wali sendiri bikin surat ke kami, meminta tambahan vaksin dan sudah kami drop sesuai kebutuhannya,” kata Maxi.
Menurut Maxi, percepatan vaksinasi ini merupakan salah satu solusi menahan laju penyebaran Covid-19, khususnya varian baru. “Di Wisma Atlet, sebanyak 80 persen yang dirawat belum divaksinasi. Dari dua puluh persen sisanya, sebanyak 60 persen baru divaksin dosis pertama dan empat puluh empat persen sudah dosis kedua,” rincinya.
Di akhir diskusi, dr Maxi dan Bobby kembali mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. Selain itu, pemerintah daerah di harapkan dapat juga melaksanakan test, tracing dan treatment. (insp01)