Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menyampaikan empat langkah percepat pemulihan ekonomi menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini, yakni percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau dan penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB).
Hal itilu disampaikan, Gubsu, saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut, Jumat (9/4/2021).
Untuk serapan APBD, Gubsu, mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender dan juga belanja daerah. “Serapan anggaran APBD akan menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah, sehingga membantu pemulihan ekonomi,” kata Gubsu.
Sedangkan penyesuaian PBBKB, sebut Gubsu, di lakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggarannya dan menghindari deflasi.
Kemudian, sambung Gubsu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga, karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadhan dan Lebaran.
“Sumut sendiri cukup baik dalam memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak. Keenam bahan pangan ini surplus,” kata Gubsu.
Tetapi, lanjut Gubsu, untuk bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%, gula pasir Sumut 100% memasok dari luar daerah. “Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau, perlu di lakukan monitoring pada sektor distribusinya,” ujar Gubsu.
Gubsu berharap, Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak yang surplus. Jadi, harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau ini menjelang Ramadhan dan Lebaran. Bila naik drastis, berarti ada masalah entah itu distribusi atau permainan tengkulak. Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,” ungkap Gubsu.
Ketersediaan bahan pangan dan harga, tambah Gubsu, berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy).
“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0%, karena itu empat langkah ini kita ambil,” kata Gubsu.
Sementara Kepala BI Perwakilan Sumut, Soekowardojo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07%, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi.
“Selain empat upaya yang dilakukan Pemprovsu, juga perlu dilakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD),” kata Soekawardojo.
Sampai saat ini, kata Soekowardojo, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD), selanjutnya akan disusul daerah-daerah lain.
“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tetapi hasil assessment kami prediksi kami masih minus, tetapi untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5%. Dan dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Soekowardojo. (insp01)