Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengharapkan sekaligus meminta Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI bisa memperjuangkan aspirasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke pemerintah pusat.
Harapan dan permintaan itu disampaikan, Gubsu, saat menghadiri Silaturahmi Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar bersama Pengurus Partai Golkar Sumut dan unsur Forkopimda di Medan, Jumat (16/4/2021).
Di antara aspirasi yang disampaikan, Gubsu, seperti infrasruktur jalan provinsi yang panjangnya sekitar 3.000,5 Km dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) terbatas, hanya bisa membangun sepanjang 30 Km setiap tahun.
“Provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Makanya ini menjadi persoalan, bahkan kami sudah menghadap ke berbagai tempat, termasuk menggunakan dana pinjaman yang nanti dicicil setiap tahun. Setidaknya kita butuh Rp3 triliun untuk 500 Km. Agar ini bisa jalan, kami mohon bantuannya dari DPR RI khususnya Komisi V,” jelas Gubsu.
Selanjutnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang kini telah diupayakan pengurangannya dibantu TNI/Polri, di mana sebanyak 20% sudah bisa diatasi di daerah Simalungun. Kemudian untuk pengalihan mata pencaharian, juga tengah di upayakan dengan permohonan bantuan ke pusat.
“Ini juga masalah perkebunan, memang itu banyak milik negara (BUMN), ada PTPN II, III dan IV serta swasta juga. Ini kan memakai fasilitas jalan provinsi juga. Ada Undang-undang menyatakan bahwa itu akan kembali berupa DAK dan DAU, tetapi persoalannya pakai hitungan populasi (jumlah penduduk). Kalau di banding provinsi besar lainnya, perbedaannya terlalu jauh,” sebutnya.
Karenanya, melalui para anggota DPR RI dari FPG, Gubsu, berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan. “Harusnya, hasil perkebunan yang begitu besar di dapat dari Sumut, bisa berbanding lurus dengan dana perimbangan yang diturunkan dari pusat,” kata Gubsu.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI (FPG), Aziz Syamsudin, mengatakan aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan untuk dibahas di legislatif sesuai tupoksi dari tiap komisi terkait.
“Mengenai jalan provinsi, kami harus hati-hati jangan sampai nanti dianggap ada interest (kepentingan tertentu) di situ. Kami akan bicarakan ini, termasuk jalan provinsi dengan ruas yang panjang, bisa saja menghubungkan dua sampai tiga kabupaten/kota, kita tarik jadi jalan nasional, sehingga target bisa terbantu,” kata Aziz.
Aziz menegaskan, agar Pemprovsu melalui dinas terkait bisa berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya FPG sesuai komisi yang membidangi. “Dengan segala kemampuan, kami akan berjuang untuk Sumatera Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, menyampaikan silaturahmi dalam rangka memperkuat komunikasi dan koordinasi.
“Kami juga sudah mengunjungi partai politik lain sebagai perkenalan kepengurusa baru. Membangun Sumut tidak bisa hanya satu partai saja, tetapi harus bersama. Walaupun ada kepentingan politik, kita harap mudah-mudahan Golkar bisa membawa suasana nyaman dan tenteram, karena politik yang kami bangun adalah politik beretika, tidak menghalalkan segala cara,” sebut pria yang akrab di sapa, Ijeck, itu. (insp01)