Inspirasinews – Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Surianto, mengungkapkan Fraksi Partai Gerindra sudah merancang program-program yang akan meningkatkan taraf hidup warga Kota Medan di tahun depan.
“Kita mau, tahun depan kesejahteraan warga semakin baik. Angka penngangguran dan kemiskinan semakin berkurang. Dukung partai ini agar bisa berjuang bersama rakyat di masa-masa akan datang,” ajak Surianto pada Reses I masa sidang I Tahun Kedua Tahun Anggaran 2020 yang di laksanakannya di Jalan Marelan I, Pasar IV Barat, Lingkungan 10, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (22/12/2020).
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa, Butong, ini menyampaikan kabar gembira bagi para guru honor, dimana tahun 2021 akan diangkat 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guna mewujudkan kesejahteraan guru honor sesuai janji pemerintah pusat, kata Butong, perekrutan PPPK ini merupakan kesempatan yang jarang terbuka. Karenanya, Dinas Pendidikan Kota Medan diminta untuk mempersiapkan segala bentuk persyaratannya.
“Jangan sia-siakan kesempatan ini. Guru honor harus mengambil peran dan ikut perekrutan ini. Ini peluang yang jarang ditemukan dan guru honor harus membekali diri dengan pemahaman teknologi. Ujiannya nanti (2021) secara online,” ucapnya.
Butong menambahkan, beberapa waktu lalu Komisi II DPRD Medan sudah berkonsultasi ke Kemendikbud guna mempertanyakan desakan orang tua siswa soal belajar tatap muka. Namun, hasil dari pertemuan itu belum berpihak ke anggota DPRD Medan.
“Kemendikbud tak menyarankan Pemko Medan menggelar belajar tatap muka. Karena kita masih berada di zona merah. Kita lihat dulu perkembangan kedepannya seperti apa. Bapak dan ibu bersabar, sambil tetap menjaga diri dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menjaga jarak saat di kerumunan),” imbau Ketua Komisi II ini.
Sebelumnya, kegiatan menjemput aspirasi masyarakat juga telah dilaksanakan di Jalan Paluh Nibung, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Senin (21/12/2020). Masalah sosial seperti Bansos, BPJS Kesehatan PBI, PKH, drainase tumpat, baniir, jalan rusak dan lainnya masih mendominasi keluhan masyarakat.
Seluruh curhatan masyarakat yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu dikumpulkan dan selanjutnya akan dibahas untuk disampaikan dalam sidang paripurna resmi.
“Catatan-catatan ini nantinya menjadi acuan Pemko Medan menjalankan program. Ada program jangka pendek dan program jangka panjang. Itu akan kita dorong terus,” pungkasnya. (insp01)
Jumat, Juli 04, 2025
