Inspirasinews – Medan, Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution, menyampaikan kepada Komisi II DPR RI saat ini Pemko Medan mengalami kesulitan blanko e-KTP. Sebagai gantinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan memberikan surat resi sementara kepada warga Kota Medan.
“Saya mohon kepada Komisi II DPR RI agar jatah blangko setiap daerah, khususnya Kota Medan dapat dipenuhi, sehingga masyarakat Kota Medan dapat segera memiliki e-KTP,” pinta Akhyar kepada Komisi II DPR RI saat mengunjungi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam rangka reses masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (18/12/2019).
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI diketuai pimpinan Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, diterima Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan sejumlah perwakilan Kepala Daerah kab/kota lainya di Sumut.
Akhyar mengatakan, masyarakat Kota Medan banyak yang membutuhkan e-KTP baru tidak hanya untuk pemilik yang baru, namun penggantian e-KTP yang rusak atau hilang.
Sebelumnya pimpinan Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan tujuan dari pertemuan ini ialah untuk menampung aspirasi dari para kepala daerah yang ada di Sumut, hal ini juga sesuai dengan fungsi DPR yaitu sebagai legislasi, budgeting dan pengawasan.
“Jadi, kami ingin melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelayanannya publiknya seperti apa, dan apa permasalahan kepegawaian yang dihadapi khususnya dalam hal penerimaan CPNS tahun ini serta permasalahan mengenai eks honorer yang ada di Sumut,” jelas Doli.
Tidak hanya itu saja, Doli, juga menyatakan isu lain yang diangkat dalam pertemuan ini juga menyangkut permasalahan mengenai e-KTP, apalagi e-KTP sangat penting khusnya terkait penyelenggaraan pemilu, dan sudah sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2020.
“Hasil dari pertemuan ini nantinya akan kami jadikan bahan masukan untuk dibahas di DPR RI,” sebutnya.
Sementara Gubsu, Edy Rahmayadi, mengatakan kehadiran anggota DPR RI ini sangat menguntungkan sekali bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pemerintahan yang lebih baik, untuk itulah pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif. (insp01)