Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Medan mendesak Walikota Medan untuk lebih meningkatkan pengawasan setiap pekerjaan infrastruktur, sehingga penggunaan APBD dapat maksimal dan tidak menimbulkan kerugian.
Desakan itu disampaikan FPDIP dalam pemandangan umumnya yang disampaikan, Boydo HK Panjaitan, terhadap nota pengantar R-APBD TA 2020 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (21/8/2019).
Boydo menyebutkan, beberapa bangunan infrastruktur bangunan gedung, jalan, jembatan dan dtainase banyak yang tidak sesuai kwantitas dan kualitas.
Disisi lain, sebut Boydo, FPDIP juga mendesak Walikota untuk menginstruksikan Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan membentuk kerjasama dengan masyarakat meningkatkan pengawasan guna memutus peredaran narkoba. Kemudian melakukan koordinasi dengan Polrestabes guna menekan tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba di Medan.
FPDIP juga mempertanyakan menurunnya R-APBD 2020 dari Rp6,25 triliun lebih di tahun 2019 menjadi Rp6,19 triliun di tahun 2020.
FPDIP juga memprotes alokasi anggaran di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dimana anggaran untuk program perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp4,2 miliar, sementara program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp50,06 miliar.
“Porsi pembagian anggaran tidak proporsional sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini penerangan LPJU di Kota Medan belum maksimal, masih banyak lingkungan yang belum mendapat LPJU dan banyak yang rusak. Apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak mengetahui hal dimaksud, ini perlu dikaji ulang,” kata Boydo. (insp01)